INDEKS KEMISKINAN DAERAH DI INDONESIA

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun

Berbagai upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, namun dengan terjadinya krisis ekonomi sejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi sarana umum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemisikinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Dari indeks kemiskinan daerah-daerah di Indonesia, saya akan mengambil contoh yaitu JAWA BARAT. Pada tahun 2006 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat. Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,97 pada tahun 2005 menjadi 2,28 pada tahun 2006. Demikian pula Keparahan Kemiskinan naik dari 0,51 pada tahun 2005 menjadi 0,51 pada tahun 2006. Tetapi pada tahun 2007 P1 menurun sebesar 0,2 sedangkan P2 sebesar 0,5.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat, Pemerintah melakukan berbagai program baik program nasional maupun program khusus pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disini saya akan menmbahas apa saja yang termasuk program nasional .

Program nasional menurut Bapeda Jabar (2007) diantaranya adalah :

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP);

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS);

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);

Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK);

Dana Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (DOP Puskesmas);

Program Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BS dan DBO Dikdasmen);Dana Operasional dan Pemeliharaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (DOP-SD/MI);

Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPSBS);Prakarsa Khusus untuk Penganggur Perempuan atau Special Initiative for Women's Unemployment (PKPP/SIWU);

Padat Karya Perkotaan (PKP);Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE).

Mengentaskan kemiskinan merupakan tugas kita bersama, antara mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengentasan kemiskinan hendaknya dijadikan program prioritas pemerintah daerah. Pengentasan difokuskan pada wilayah yang memiliki persentase rumah tangga miskin yang tinggi.

Pemerintah perlu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah penghasilan bagi rumah tangga. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini dapat bekerja sama dengan mahasiswa melalui program Bina Desa, Community Development, dan Praktek Lapang dari masing-masing kampus. Masyarakat pun dapat membantu pengentasan kemiskinan dengan menyisihkan sebagian rizkinya ke lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayan masyarakat yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.


 Sumber : www.google.co.id